Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019

Nomor                       : 07/PRT/M/2019

Jenis Peraturan          : Peraturan Menteri

Tanggal Ditetapkan   : 20 Maret 2019


Tentang                      :  Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Abstrak                      :  Bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan menteri.

Mengubah                  : 07/PRT/M/2011 Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi (31 Mei 2011)

DOWNLOAD

SUMBER: http://jdih.pu.go.id/produk-hukum-detail.html?id=2632

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang                              : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kategori                            : Peraturan Presiden

Nomor                               : 16 Tahun 2018

Tanggal Diundangkan       : Kamis, 22 Maret 2018

Status                                 :

Mencabut :

·         Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

·         Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

·         Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

·         Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DOWNLOAD

SUMBER     :https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Undang-undang (UU) NO. 2, LL SETNEG : 58 HLM

Undang-undang (UU) TENTANG Jasa Konstruksi
ABSTRAK:

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional ,bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, bahwa Undang-undang Nomor 1g rahun Lggg tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan j asa konstruksi;,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu membentuk Undang_Undang tentang Jasa Konstruksi;

Pasal 20 dan pasal 2r undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S

 materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.

57 halaman, 38 lampiran

DOWNLOAD 

SUMBER : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017